----- Original Message -----
From: BECKhoo
To: apakabar@yahoogroups.com
Sent: Sunday, June 22, 2003 10:04 PM
Subject: [apakabar] Re: DPR: Banyak Kejanggalan dalam Pembelian Sukhoi
----- Original Message -----
From: "gdbct"
To:
Sent: Sunday, June 22, 2003 9:02 PM
Subject: [apakabar] Re: DPR: Banyak Kejanggalan dalam Pembelian
Sukhoi
> GD.
> Asal jangan fanatisme "pokok'e limbuk"
Siapa yang fanatisme 'pokok'e limbuk' ?
Pada Pemilu lalu saya belum tentu nyoblos PDI-P nanti.
GD.
harusnya kalimat diatas kali'" Pada Pemilu lalu saya nyoblos PDIP, belum tentu nyoblos PDI-P nanti.".........benar nggak???
Pemilu yll saya nyoblos PDIP,dengan harapan segunung :-(
Pemilu untuk legislatif yad nggak mau nyoblos PDIP lagi (nggak mau kayak keledai terantuk dua kali);akan joblos nama orang yang pantas duduk di sono (kalau ada) kalau nggak,ya golputlah,daripada nyeselin.
Pemilu untuk Prsiden yad so pasti bukan limbuk lah.
Saya cuma menyeimbangkan dengan kebiasaan orang2 di sini yang tidak
habis2 memaki limbuk tanpa lihat kiri-kanan.
> GD.
> Pertanyaannya:Kapan akte pendirian PT.Bulog dicantumkan juga
> (U)rusan (log)istik perang?Akan dibikin Kepresnya?
>
> Kenapa wang $2,8 juta (kira2 Rp 22M,suatu jumlah yang heboh untuk
> petani Indo ) untuk urus ini ada,tapi mendukung pembelian padi
panen
> petani di Jawa (core mission Bulog)kok seret hingga tengkulak
> seenaknya menetapkan harga jauh dibawah harga yang ditetapkan
> pemerintah/Bulog?
Saya mau tanya, untuk program you itu .. menstabilkan harga,
mendukung pembelian padi petani di Jawa dst dst perlu dana berapa ?
Cukup Rp 22 M ? Bahkan CUMA buat petani Jawa Barat tokh pun ?
GD.
Rp.22 M sih sangat2 kuranglah.
Pointnya adalah kok (ditugasin) ngurusin Sukhoi(kan nyita waktu,tenaga dan duit lagi),sedangkan ngurusin padi/beras yang nilai strategisnya tinggi termasuk karena menyangkut wong cilik masih keteteran.Kalau nggak punya duit,ya pinjam dari bank pasti akan layak toh.
> Agar panen petani gagal lagi hingga import beras oleh kroni2?
> Kok Bulog malah minjam untuk beli Sukhoi (yang bukan urusannya)
> sedang panen padi petani ditelantarkan?
>
> Loh,kok mbak Rini yang atur pengembalian pinjaman (dari
Bukopin),dari
> mana wangnya,emangnya dia punya otoritas dibidang pendapatan
Negara?
> Setau saya pajak,bea cukai,bendahara Negara berada di
> Dept.Kewangan.Atau mau ada Kepres memberi wewenang ke Mbak
> Rini,membuat Yayasan?
Itu hanya asumsi, bahwa bagaimana mengaturnya, semuanya kan di bawah
koordinasi Menko.
GD.
Uiihh,hanya asumsi toh,bilang kek dari awal,agar jangan Rininya batuk2,khan kasian:-(.
Kirain Limbuk mau bikin Kepres nunjuk Rini bikin Yayasan/atau PT (yang akan mirip2 IPTNnya Habibie dulu yang dengan modal Kepresnya Soe. untuk ngemplangin duit dari Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota/ Camat/Lurah,Konglomerat,BUMN2,Calon Investor asing dlsb untuk biayai produksi PN-135 (kalau nggak salah) itu.
Saya menjawab soal TUDUHAN bahwa pembelian Sukhoi itu yang
digambarkan sudah sangat MENYENGSARAKAN petani.
Pertama, saya sebut bahwa dana CASH yang keluar dari BULOG adalah Rp
22 M. Jumlah yang tentu bisa mengagetkan petani di desa Cimacan,
tapi kita tidak bicara tentang wawasan pandangan si petani.
Kedua, sisa down payment U$ 22 juta adalah pinjaman ke BUKOPIN,
terms pembayaran dan kapan bayarnya adalah dilihat dari
perjanjiannya, dan biasanya bridging demikian adalah antara minimum
6 bulan sampai 1 tahun. Jadi keluarnya bukan dari kantong Bulog
SEKARANG, dan harus dilihat bagaimana terms pembayarannya pada saat
pinjaman jatuh tempo. Apakah dengan memotong kesejahteraan petani
atau tidak.
GD.
Poin saya adalah kok Bulog ngurusin logistik perang????Duitnya itu walau kecil ya ngurusin 'core mission"nya saja toh,karena sudah keteteran.
Karena perintah Presiden ya?
Karena Wijanarko orang PDIP yah? Aah,kroni2 an lagi.
Kenapa bukan IPTN sajah,yang bisnis pesawat terbang,sebab komoditi/CPOnya kan si Rini Memperindag yang ngurusin !!?
> Terlepas siapa yang akan mengembalikan ke Bukopin,pasti wangnya
> adalah wang Negara hasil pajak/bea cukai,setoran keuntungan BUMN
dan
> penjualan2 asset2/saham negara (a.l yang lewat BPPN) yang
dikumpulkan
> di Kas/Bndhr Negara yang pada ahirnya akan menggerogoti APBN
nantinya?
> Mau ada lagi dana non budgeternya si limbuk?
> Atau Bukopin jadi ikut pemilik Sukhoi?
Ya, dan karena itu pendapatan dari pajak plus keuntungan BUMN mesti
digenjot. Wong kebocoran dari segi pajak masih bisa dikejar, dan
prestasi BUMN selama ini mandeg di tempat.
GD.
Ini diluar kontekslah,kita gunjingin pada topik lain sajah.
> Lalu CPO yang nilainya 85 % itu siapa yang bayar?
> CPO nya dikemplang dari BUMN perkebunan kah?Atawa BUMN2 itu jadi
ikut
> pemilik Sukhoinya,karena Rusia bayar dengan Sukhoi?
Tentu saja pemerintah. At least, ada napas selama 18 bulan untuk
membayarnya. Dan penyediaan CPO itu sendiri adalah memberi bantuan
kepada industri CPO sekaligus meningkatkan export dan cadangan
devisa.
Memangnya pekerja2 CPO itu bukan rakyat kecil ? Bukan petani juga ?
GD.
Naah.ini intinya.Kalau pemerintah yang bayar,tamtu harus liat program tahunan ( UU APBN) ,apa ada program Sukhoi,nggak?
Kalau nggak ada,kok brani2nya bikin MOU/Perjanjian?
ABT?Dana Cadangan?.....Aah,khan sudah diatur hanya yang bersifat darurat sajah yang boleh.
Masa/Iklim Presiden RI yang sebagai Raja/Diktator (yang can do no wrong)seperti masa Soekarno dan Soeharto tidak ada lagi,jangan limbuknya mimpi lah.
Melanggar UU berarti,melanggar hukum.(kalau ngelanggar hukum pidana ya dibui,kalau ngelanggar perdata ya kembaliin barang dan denda/penalti......kalau presiden ngelanggar UU ,yaah bikin repot khan):-(.
Pada hal limbuk itu sering ngomong penegakan hukum loh.
Apa dia kira UU itu bukan hukum.
> GD.
> Kabinet Gotong Royong itu kah? Kayaknya kabinet itu nggak
tau ,karena
> Menhannya nggak ngerti itu?
> Kabinet bayangan kali?! :-(
Nama hanya artifisial. Untuk utopia dan dijual ke orang2 yang suka
mendengarnya. Bagaimana bisa gotong-royong jika Presiden harus
mengakomodasi kemauan banyak pihak ?
GD.
Siapa suruh mau jadi presiden,apalagi presiden karena koalisi/gotong royong?Tanpa koalisi/gotong royong nggak mungkin jadi presiden toh,karena cuman 30%?
Kalau mau juga,yaa konsekwensinya harus ditanggung dong dan nggak mungkin jadi otoriter karena koalisi akan retak dan 70 % di DPR (lebih2 kebanyakan oportunis/preman/kampret kata PB) akan teriak2.
Kalau kemenangan itu 50 % tambah satu,barulah boleh otoriter karena di DPR fraksinya akan mayoritas juga yang akan membelanya ...'pokok'e limbuk'
Pembelian Sukhoi itu adalah tndakan yang menganggap dirinya Raja/diktator dan otoriter.....pada hal peyeum.
Zaman GD sendiri juga itu kabinet namanya apa ? Persatuan apa tuh ?
Dan akhirnya memang terjadi 2 persatuan - persatuan yang bertahan
dan persatuan yang dipecat.
> Lho,emangnya ada yang dibagi?
>
> Lepas dari apakah ada motivasi lain dari anggota2 DPR itu
dibaliknya
> dan terlepas dari banyaknya anggota2 DPR itu yang
oportunist/preman
> dlsb tetapi adalah tugas DPR untuk mengadakan pengawasan atas
> pelaksanaan pemerintahan Presiden agar sesuai dengan UUD dan UU.
Oh ya ? Ideal banget.
Tepuk tangan : plok, plok, plok..
Brgds,
Beck.
GD
