----- Original Message -----
From: BECKhoo
To: apakabar@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, July 02, 2003 1:47 AM
Subject: [apakabar] Re: DPR: Banyak Kejanggalan dalam Pembelian Sukhoi
----- Original Message -----
From: Pemerhati Bangsa
To: apakabar@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, July 01, 2003 9:07 AM
Subject: Re: [apakabar] Re: DPR: Banyak Kejanggalan dalam Pembelian
Sukhoi
Ikut nimbrung lagi ahh....
GD :
DPR keberatan bukan di pengurangan subsidi nya tapi diteknis/jadwal
pengurangan subsidi yang sekaligus itu. Jadwalnya kan nggak ada di
APBNnya dan tidak dibahas. Presiden mau mengurangi subsidi itu
sekaligus,lalu rakyat keberatan dan ahirnya DPR juga
keberatan,jangan sekaligus.
Beck :
Ged, kamu ini piye ? Kok ngomongnya jadi 'jadwal', lah sudah jelas
jadwal itu kan ya berkaitan dengan arus uang dong. Kalau ditunda,
berarti keluar subsidi lebih banyak. Kalau DPR setuju dengan jadwal
ya setuju budget pengeluaran uangnya, setuju budgetnya ya setuju
jadwalnya.
GD.
Ged itu sopo toh?
Lagi mood ama yang Ged opo?
Maksud jadwal disini jadwal penaikan TDL ,penaikan BBM dan Telkom jangan serempak pada bulan yang sama,mulai Jan 2003.Mulailah misalnya dengan BBM pada Jan.2003,kemudian TDL dan telkom pada Feb.2003,kembali lagi BBM lagi pada Maret 2003....dst gitu loh;Dan nyatanya selanjutnya dibuat demikian kok setelah limbuk beritau DPR kampret(lha kok ngikut PB sih daku)hal diobok2 rakyat dienya,cuman AR belum ikut ngobok hanya ND.(GD idolaku kan suka nyebut initial2).
Apakah dengan kebijakan itu lalu pengurangan subsidi yang diproyeksikan jadi tidak terpenuhi,kan tidak tau sebelum terlaksana,karena pasti kenyataan yang terjadi tidak sama dengan asumsi yang digunakan?
Yang jelas penerimaan negoro dari CO jauh diatas asumsi APBN,karena harga CO dipasar Int'l tidak pernah dibawah US$25./brl malah pernah US37/brl.Memang subsidinya juga naik,tapi kalau dibalance dengan kenaikan penerimaan minyak itu,kayaknya jadi surplus tuh?!Apalagi Rph menguat dari asumsi 9000.- s/d sekarang jadi Rp.8200,-an?
GD :
Yang dipersoalkan adalah penaikan sekaligus dan serempak dengan
telkom dan PLN? Kan sebenarnya nggak ada prosedur yang dilanggar
disini.
Beck :
Apa ada prosedur yang melarang kenaikan bersamaan ?
GD.
Nggak ada sih,tapi itulah perlunya pemimpin negoro dan bangsa yang bijaksana yang dapat memnimbang nimbang pantas tidaknya keputusan yang diambilnya,lebih2 yang langsung berakibat kepada kehidupan rakyatnya.
Dalam PR strategy - ada dua pilihan kok menghadapi publik. Kalau pil
pahitnya ada 3 biji, tetap kudu diminum dan resistansinya bakal
besar. Kamu mau minum 3 bijinya sekalian dan pahit satu kali apa
minum satu2 merasakan pahit 3x ?
GD.
Illustrasi ini kurang pas Beck,karena dalam ilustrasi ini kayaknya pil pahitnya untuk PR nya bukan untuk publiknya .... :-).Kok aku lebih tau,padahal nggak ngerti itu PR strategy.
Lebih pas illustrasinya ialah:yang ada 3 karung puing a 50 Kg yang mau dibuang ;mau sekali mundak 3 karung atau satu2?.Ya satu2 dong,kalau dua bisa patah2 itu tulang punggung,apalagi kalau sekali gus 3 maka bisa2 koit.Maka satu2 sajah.
Atau illustrasi bayar utang duit,maka Orang lebih milih nyicil utang dari pada bayar sekaligus,karena dengan nyicil maka sisa yang ditangan bisa digunakan untuk keperluan lain.Kecendrungan inilah dimanfaatkan bank dan banknya bisa dapat hidup dengan menarik untung (riba) dengan membebankan interest kepada pengutang dan pengutang tidak merasa keberatan.Kecuali katanya bank syariah yang tidak mau ambil interest tapi minta bagi hasil??.
Maka dicicl sajalah. .
UU
yang dibuatnya sendiri.Pemerintah membatalkan itu bukan karena
keberatan DPR nya,tapi karena demo rakyat yang bertubi2 ke DPR dan
ke istana si limbuk dimana tekanan rakyat itu tentunya lebih berat
dirasakan limbuk hingga dia membatalkan pelaksanaan Januari '03
itu.Tetapi UU nya tidak dibatalkan . Toh bulan2 berikutnya bisa
dilaksanakan kenaikan harga itu.
Beck :
Kamsud saya, Ged, kalau kita bicara soal prosedural -- sebelumnya
prosedural itu juga pernah dilanggar, tapi conveniently passed.
Sekarang jadi hoo-hah karena ada maunya.
Emang saya setuju, bahwa toto-negoro itu ada aturan2 mainnya, tapi
saya percaya bahwa dalam mengurus negara juga kudu fleksibel, dan
decisive. Kalau tidak, di jalur pengambilan keputusan mandeg terus.
Dan karena saking powerfulnya kampret2 ini yang hobby kejar setoran -
kadang2 deal malah sudah mentah diperas kiri-kanan.
GD.
Ini menyangkut wang kira2 1,5 T rph,yang kira2 2,31 % dari Anggaran Pembangunan yang hanya
65 T.
Kemudian baru saja TNI dapat tambahan 1,3 T untuk Aceh,terus mau nambah lagi 1,5 T untuk keperluan yang tidak prioritas ( TNI AU tidak ngusulin ke RAPBN 2004 lho),kalau PB bilang hanya untuk mainan,JQ bilang alat pembunuh manusia (kemungkinan manusia Ngindo).
Lalu anda minta DPR fleksibel padahal limbuk nge fait aoomply dan hendak menggurui DPR dengan mengatakan demi xport komoditi Ngindo dan membuka peluang pasar Rusia dst dst.
Apa iya??Sesudah 2 bulan diproses sendiri sejak Rini dolan bisnis ke Rusia (February 03)tanpa rembugan dengan DPR (lihat tulisan Lucky) dan teken kontrak bulan April 03 eee ujug2 minta DPR alokasikan duit 1,5 T dari APBN?
Aaah Beck,jangan kampret2 DPR (kok jadinya ngikuut PB ) itu yang diteropong kejar setoran,apa dipihak limbuk nggak??
Apa ranking negara korupsi no 1 di Asia (atau sudah duniakah?) itu karena ulah kampret2 DPR itu kah atau karena ulah jajaran eksekutif /limbuk kah,yang memegang kekuasaan membelanjakan APBN,memberikan segala izin2,yang memungut pajak/bea cukai dst2 atau yang memakelarkan semua aktifitas pemerintahan itu (seperti bilangnya bb)??? .... :-((
GD.
Brgds,
Beck
