Monday, April 30, 2007

[apakabar] Re: DPR:.... Pembelian Sukhoi ( 27/6-'03)

> ----- Original Message -----
> From: "gdbct"
> To:
> Sent: Friday, June 27, 2003 11:34 PM
> Subject: [apakabar] Re: DPR: Banyak Kejanggalan dalam Pembelian
> Sukhoi

>
> BTW, apa sih kepanjangannya gdbct ? --> gede-bacot ? Huehehehe...
> ===================
GD.
boleh juga.
gendut-buncit....boleh juga.
gudang-beras-cabe-terigu.....boleh juga.
gusdur berceloteh...boleh juga.
gue demen beck telungkup/telentang/telanjang ..boleh juga.
=================

> Mungkin saya tuh alirannya sama dengan Rini yang dijuluki 'Super
> Keruk' oleh PeBe, ya ? Untuk business deal, seringkali kita
> mesti 'strikes when the iron is hot'. Di masa lalu, banyak
kegagalan
> kita adalah karena indecisiveness, dimana pejabat lebih suka
menjaga
> kursinya ketimbang mengambil keputusan.
> ================

GD.
Saya sependapat.Hanya tentu dilingkup mana business itu
dilakukan.Tapi tetap ada prosedur yang ditempuh toh.Kalau lingkupnya
hanya lingkup Astra dan kitorang presdir seperti ketika Rini di Astra
dulu,prosedurenya simple paling2 minta persetujuan dewan komisaris
bila itu diperlukan atau malah presdir bisa mutusin sendiri.
Tapi kalau itu lingkup negoro prosedurenya kayak menggolkan anggaran
DM nya Aceh itu lho,
(terlepas pro kontra DM nya) makan waktu bulanan.Senang nggak senang
begitulah kalau lingkup negoro.Karena di lingkup negoro bukan aspek
bisnis thok yang dipikirkan tapi ada aspek2 lain a.l
hukum,politik,social,financial dst.

Soal iron is hot,apa hot nya itu hanya waktu kunjungan limbuk itu
saja kah ? dan begitu limbuk pulang tidak hot lagi?Saya kira tidak
juga,itu tergantung bagaimana gorengan diplomasi membuat dia still
hot walaupun bulanan telah berlalu.

Sebaliknya dapat juga dikatakan justru Rini yang jaga kursinya
karena dia
tidak mau menolak perintah limbuk menangani pembelian Sukhoi yang
pasti dia tau bukan urusannya tapi urusan Menhan dan tau bahwa perlu
anggaran dari APBN untuk beli komoditi untuk imbal beli itu.
Pasti sebelum berangkat ke Rusia dia sudah tau untuk apa dia
diikutkan ke Rusia dan sudah membahas itu dengan para dirjen dan
staf2 lainnya di deperindag dari segala aspek
(perdagangan/komoditi,kewangan/anggaran/budget,hukum,prosedure dll
terkait).Daftar 30 komoditi itu tentunya a.l hasil dari pembahasan2
itu.
Nggak mungkin dia tidak tau prosedurnya,paling tidak pembantu2nya
akan memberitahu dia.
Ataukah dia dijebak pembantu2nya atau kura2 dalam perahu kah?

======================

> Mengangkat Menteri Kabinet adalah wewenang Presiden, dan tidak perlu
> disetujui oleh DPR.
>
> Menegakkan hukum dan UU ? DPR yang mempertanyakan dipimpin seorang
> narapidana. Kita bicara rampok mengadili maling yang ketangkep
gara2
> kirain pintu nggak ber-alarm ?
> =================
GD.
Yang mempertahankan narapidana itu termasuk fraksi PDIP juga kok? Ya
limbuk juga khan.
======================

>
> Di sini ada 2 sudut pandang :
>
> 1. Kalau kita strict pada masalah prosedural - maka pada saat
> membatalkan kenaikan harga BBM tsb prosedur sudah dilanggar.
> Bullshits itu DPR keberatannya karena rakyat keberatan. Saat
> menyetujui RAPBN menjadi APBN mereka sudah tahu itu akan
memberatkan
> dan rakyat akan keberatan.
=============================
GD

DPR keberatan bukan di pengurangan subsidi nya tapi diteknis/jadwal
pengurangan subsidi yang sekaligus itu.
Jadwalnya kan nggak ada di APBNnya dan tidak dibahas.
Presiden mau mengurangi subsidi itu sekaligus,lalu rakyat keberatan
dan ahirnya DPR juga keberatan,jangan sekaligus.
Yang dipersoalkan adalah penaikan sekaligus dan serempak dengan
telkom dan PLN? Kan sebenarnya nggak ada prosedur yang dilanggar
disini.
Kalau toh Beck ngotot sudah ada pelanggaran prosedur dengan
pembatalan itu,yaah yang melanggarnya kan mereka berdua melanggar UU
yang dibuatnya sendiri.Pemerintah membatalkan itu bukan karena
keberatan DPR nya,tapi karena demo rakyat yang bertubi2 ke DPR dan
ke istana si limbuk dimana tekanan rakyat itu tentunya lebih berat
dirasakan limbuk hingga dia membatalkan pelaksanaan Januari '03
itu.Tetapi UU nya tidak dibatalkan .
Toh bulan2 berikutnya bisa dilaksanakan kenaikan harga itu.
======================
>
> 2. Kalau anda mau menjustifikasi pelanggaran prosedural pada
> pembatalan penurunan subsidi BBM dengan causalnya -- maka soal
> Sukhoi seharusnya penitik-beratannya juga bukan soal prosedural.
>
> Kasus BBM itu juga sama - sudah diimplementasikan, dan direview
> belakangan, bukan ?
======================
GD.
Pada kasus BBM menurut saya tidak ada justifikasi pelanggaran
prosedur;kalau toh dipaksakan disebut ada pelanggaran prosedure maka
justifikasinya adalah atas kesepakatan kedua lembaga tinggi sendiri
yang tidak melaksanakan UU yang mereka buat sendiri.
Untuk kasus Sukhoi lain masalahnya karena UU nya belum ada.

======================
>
> Kok saya ngotot terus yach ? wkcbt ! --> wis-kebacut ! :)
>
> Asalnya sih karena amat sangat muak dengan DPR dan mau bikin PeBe
> manyun dan kurang nyaman hidupnya di milis :)
> =================
GD.

wkcbt-->wiskecabut.?
Weleh weleh weleh dendamnya ama Pebe yang padahal juga ngampretin tuh
DPR.
cool,cool,cool.
====================

> Anda belum menjawab pertanyaan saya sih...
>
> Saya pertanyakan apakah 106 juta itu suara yang terpakai (tidak
> termasuk yang dibuang sebab tidak mencapai kelipatan yang
dibutuhkan
> untuk kursi)atau jumlah suara yang benar2 memanfaatkan haknya untuk
> mencoblos ?
==========================
GD.
Nih saya coba jawab dah......
a.Peddk Indonesia pada 1999 kira 204 juta.
b.Penddk terdaftar akan ikut pemilu 1999 kira2 117 juta.
c.Penddk ikut pemilu 1999 kira 106 juta-->tidak ikut kira2 11 juta.
d.Suara tidak dapat kursi karena tidak memenuhi jumlah suara untuk 1
kursi sebanyak kira2 9,7 juta
e.Sisa Kursi untuk c dan d sebanyak 120 kursi yang kemudian dibagi
proporsional berdasarkan perolehan suara partai berdasarkan daerah
sumber sisa kursi.
Perolehan kursi setelah e. seperti tabel yang pernah saya sampaikan.
=========================
>
> Anda bisa kira2 sendiri ... bagaimana saat mereka (rezim Habibie)
> menyusun UU Pemilu saat itu. Mereka yang punya data statistik dan
> trend Pemilu lalu sementara parpol2 mana ada ? Statistik itu bisa
> mereka analisa untuk menghasilkan efek yang menaikkan perolehan
> kursi.
>
> 106 juta saja rakyat yang pergi ke kotak suara ? Less than 50% ?
>
============================
GD.
syak wasangka boleh2 saja,tapi pemilu demokratis kedua itu (selain
1955) sudah layak diberi punten 7 + lah.Untuk perbandingan di Amrik
pemilu presiden untuk Bush puntennya 9 - lah, karena katanya
kemenangannya Bush ditentukan oleh Florida state yang gubernurnya
adalah adiknya.KKN juga yaah.
Bikin penasaran juga kemenangan Bush itu .Kalau berdasarkan perolehan
total suara harusnya Al Gore yang menang,tapi karena UU mengatakan
kemenangan itu ditentukan perolehan kemenangan ditiap state maka Bush
lah pemenang. Al Gore secara gentlemen ucapin selamat ke Bush.
Kalau ginian terjadi di Ngindo kali akan terjadi demo besar2 an
menyatakan UU nya tidak syah,rekayasa dst dan mungkin terjadi
berdarah2 kali yah.amit2 aah.UU pemilu presiden yad bagaimanakah?
Eeeeh malah kok melebarbar yaah.

more than 50 % -lah

GD
>
> Brgds,
>
>
> Beck