Message-Id: <199907231911.naa16047@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] KELANA - Jargon Pembangunan Alasan Ngutang Lagi ke CGI (14)
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com
I.Ngutang lagi??
Hutang Negara pada 1997 kalau tidak salah sudah kira2 US$ 55 M,ditambah ngutang ke IMF (3 thn sejak 1998) kira US$ 41 M,lalu ditambah ngutang ke CGI pada 1998 dan 1999 sebesar kira2 US$ 11 M, sehingga total hutang pada 2000 menjadi US$ 107 M.
Hutang swasta pada 1997 sebesar kira2 US$ 70 M,sehingga total beban rakyat Indonesia pada 2000 yad menjadi US$ 177 M, atau dengan kurs 1US$=Rp6700.-,menjadi Rp.1186 trilyun yang jauh melampaui besar proyeksi GDP Indonesia 1999/2000 sebesar kira2 Rp.904 trilyun.
Untuk rencana APBN 2000/2001 mau ngutang lagi ke CGI US$ 6 M, dengan alasan demi pembangunan.Yang sebenarnya,digunakan untuk membayar pokok cicilan hutang diatas ditambah bunga,yang bila sama dengan hutang thn 1999/2000 besarnya kira2 US$ 6,7 M,jadi
sebenarnya gali lobang tutup lobang saja,dimana hutang akan bertambah besar lagi.
DSR Pemerintah (tidak termasuk hutang swasta) pada '98 sudah mencapai 20 % (sudah lampu merah),yang bila dimasukkan kewajiban swasta yang kebanyakan hutang jangka pendek/menengah,maka DSR itu sudah lampu HITAM.Posisi tahun 99 dan selanjutnya mungkin akan lebih parah lagi,karena penampilan ekspor kita yang semakin menurun disegala bidang.
II.Jargon pembangunan.
Dengan alasan demi pembangunan dan rakyat tidak lebih sengsara, maka kata Pemerintah,pembangunan jangan sampai berhenti dan karena tidak ada wang perlu minta bantuan alias ngutang ke CGI.
Sepertinya pembangunan (investasi) itu hanya oleh Pemerintah saja,padahal kontribusi Pemerintah dalam GDP tidak lebih dari 7 % saja tiap tahunnya.
Nyatanya,omongan pembangunan itu hanya jargon saja,sedangkan wang yang mau diutang itu untuk nutup cicilan hutang tahun berjalan, disamping dana yang dialokasikan untuk pembangunan itu apabila jadi ngutang kebanyakan dikorup/diselewengkan para oknum
pejabat/birokrasi dengan berbagai cara ,sehingga yang dibangun itu adalah oknum2 tadi dan rakyat hanya menerima sisa2nya dan tetap saja sengsara.
Selama sistim pemerintahan,sistem dan mekanisme anggaran rutin/pembangunan masih warisan orde baru,maka mental dan budaya korup yang sudah mendarah mendaging pada oknum pejabat,aparat birokrasi dan sebagian masyarakat itu akan kambuh terus.(KPU saja sarat dengan korupsi).
Dalam masa awal2 reformasi ini untuk menuju masa depan yang lebih bagus maka Negara,bangsa dan rakyat Indonesia ini perlu berhenti sementara dalam satu atau dua tahun dari yang disebut "pembangunan oleh Pemerintah itu dengan menggunakan anggaran Negara"
dengan membenahi sistim pemerintahan termasuk peningkatan kesejahteraan SDM/aparaturnya dan sistim/mekanisme anggaran rutin/pembangunan Negara itu,disamping termasuk perlu mere-definisi pengertian rutin/pembangunan yang selama ini dianut.
Setelah pembenahan itulah baru anggaran Negara bila tersedia dapat diperuntukkan untuk pembangunan,dimana pembenahan itu sekaligus untuk melahirkan iklim investasi yang baik bagi investor domestik lebih2 asing,yang juga adalah mengadakan pembangunan.
Hal ini kebetulan bahwa anggaran/public saving yang tersedia untuk pembangunan oleh Negara itu tidak tersedia lagi karena habis untuk rutin.
Tidak perlu menambah utang baru lagi ke CGI dengan alasan pembangunan itu,sekalian kembali kepada prinsip anggaran berimbang yang didengung2 kan selama ini.
Cukuplah ngutang2 lama seperti ke IMF dan WB yang terpaksa jalan terus karena sudah terlanjur.
Jadi karena anggaran rutin perlu untuk menjalankan roda pemerintahan maka didahulukan anggaran untuk itu,dan ternyata hanya untuk rutin itu saja proyeksi pendapatan Negara yang tersedia, sedangkan untuk pembangunan tidak ada.
Tidak berarti bahwa anggaran belanja rutin itu bebas korupsi, karena di rutin ini juga penuh dengan penyelewengan2 itu yang perlu ditingkatkan pengawasan penggunaannya.Tetapi yang jelas bahwa anggaran rutin itu bersumber dari pendapatan Negara bukan dari ngutang2 lagi.
kelana.
Hutang swasta pada 1997 sebesar kira2 US$ 70 M,sehingga total beban rakyat Indonesia pada 2000 yad menjadi US$ 177 M, atau dengan kurs 1US$=Rp6700.-,menjadi Rp.1186 trilyun yang jauh melampaui besar proyeksi GDP Indonesia 1999/2000 sebesar kira2 Rp.904 trilyun.
Untuk rencana APBN 2000/2001 mau ngutang lagi ke CGI US$ 6 M, dengan alasan demi pembangunan.Yang sebenarnya,digunakan untuk membayar pokok cicilan hutang diatas ditambah bunga,yang bila sama dengan hutang thn 1999/2000 besarnya kira2 US$ 6,7 M,jadi
sebenarnya gali lobang tutup lobang saja,dimana hutang akan bertambah besar lagi.
DSR Pemerintah (tidak termasuk hutang swasta) pada '98 sudah mencapai 20 % (sudah lampu merah),yang bila dimasukkan kewajiban swasta yang kebanyakan hutang jangka pendek/menengah,maka DSR itu sudah lampu HITAM.Posisi tahun 99 dan selanjutnya mungkin akan lebih parah lagi,karena penampilan ekspor kita yang semakin menurun disegala bidang.
II.Jargon pembangunan.
Dengan alasan demi pembangunan dan rakyat tidak lebih sengsara, maka kata Pemerintah,pembangunan jangan sampai berhenti dan karena tidak ada wang perlu minta bantuan alias ngutang ke CGI.
Sepertinya pembangunan (investasi) itu hanya oleh Pemerintah saja,padahal kontribusi Pemerintah dalam GDP tidak lebih dari 7 % saja tiap tahunnya.
Nyatanya,omongan pembangunan itu hanya jargon saja,sedangkan wang yang mau diutang itu untuk nutup cicilan hutang tahun berjalan, disamping dana yang dialokasikan untuk pembangunan itu apabila jadi ngutang kebanyakan dikorup/diselewengkan para oknum
pejabat/birokrasi dengan berbagai cara ,sehingga yang dibangun itu adalah oknum2 tadi dan rakyat hanya menerima sisa2nya dan tetap saja sengsara.
Selama sistim pemerintahan,sistem dan mekanisme anggaran rutin/pembangunan masih warisan orde baru,maka mental dan budaya korup yang sudah mendarah mendaging pada oknum pejabat,aparat birokrasi dan sebagian masyarakat itu akan kambuh terus.(KPU saja sarat dengan korupsi).
Dalam masa awal2 reformasi ini untuk menuju masa depan yang lebih bagus maka Negara,bangsa dan rakyat Indonesia ini perlu berhenti sementara dalam satu atau dua tahun dari yang disebut "pembangunan oleh Pemerintah itu dengan menggunakan anggaran Negara"
dengan membenahi sistim pemerintahan termasuk peningkatan kesejahteraan SDM/aparaturnya dan sistim/mekanisme anggaran rutin/pembangunan Negara itu,disamping termasuk perlu mere-definisi pengertian rutin/pembangunan yang selama ini dianut.
Setelah pembenahan itulah baru anggaran Negara bila tersedia dapat diperuntukkan untuk pembangunan,dimana pembenahan itu sekaligus untuk melahirkan iklim investasi yang baik bagi investor domestik lebih2 asing,yang juga adalah mengadakan pembangunan.
Hal ini kebetulan bahwa anggaran/public saving yang tersedia untuk pembangunan oleh Negara itu tidak tersedia lagi karena habis untuk rutin.
Tidak perlu menambah utang baru lagi ke CGI dengan alasan pembangunan itu,sekalian kembali kepada prinsip anggaran berimbang yang didengung2 kan selama ini.
Cukuplah ngutang2 lama seperti ke IMF dan WB yang terpaksa jalan terus karena sudah terlanjur.
Jadi karena anggaran rutin perlu untuk menjalankan roda pemerintahan maka didahulukan anggaran untuk itu,dan ternyata hanya untuk rutin itu saja proyeksi pendapatan Negara yang tersedia, sedangkan untuk pembangunan tidak ada.
Tidak berarti bahwa anggaran belanja rutin itu bebas korupsi, karena di rutin ini juga penuh dengan penyelewengan2 itu yang perlu ditingkatkan pengawasan penggunaannya.Tetapi yang jelas bahwa anggaran rutin itu bersumber dari pendapatan Negara bukan dari ngutang2 lagi.
kelana.
