Message-Id: <199907261649.KAA27203@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] KELANA - Pemilu Gagal, Pemilu Diulang?.(15)
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com
Hari ini 26/7-99,KPU menghasilkan 17 anggota KPU menanda tangani hasil Pemilu 99 dan 31 anggota menolak,termasuk Ketua KPU,Rudini.
Berarti,menurut UU no 3/99,karena suara setuju pengesahan kurang 2/3 anggota KPU,maka dapat disimpulkan bahwa hasil Pemilu 99 ditolak KPU,dan berarti lebih jauh bahwa Pemilu 99 telah gagal.
Seharusnya KPU harus berani mengambil kesimpulan diatas,
Alasan utama penolakan 31 anggota KPU itu adalah bahwa Pemilu diselenggarakan tidak jurdil, atau curang.
Sangat disayangkan apabila KPU hendak menyerahkan ini ke Presiden tanpa kesimpulan, seharusnya KPU lah yang memutuskan karena forum untuk memutuskannya cukup lengkap, demokratis dan final yaitu keputusan pemilu gagal dan diulang saja,baru dilapor ke Presiden.
Alasan ini memang ada dasarnya,karena Panwaslu baru2 ini mengumumkan bahwa ada kira2 200.000 laporan pelanggaran pemilu diseluruh Indonesia.Pelanggaran itu secara berurutan yang paling banyak adalah Golkar,kemudian PDIP,PPP,PKB,PAN dst.
Oleh KIPP dinyatakan bahwa terdapat 2500 temuan pelanggaran pemilu yang mereka temukan.(KIPP tidak menjangkau seluruh TPS,makanya jumlah temuannya lebih kecil?)
Satupun pelanggaran itu tidak ditindak lanjuti oleh Panwaslu.
Yang telah diproses Panwaslu dengan mengajukan Golakar dan PDR ke MA, ditolak oleh MA,dengan alasan Panwaslu tidak sebagai yang dirugikan, harusnya yang menggugat adalah yang dirugikan,yaitu parpol2.
Terlepas dari partai2 yang menolak itu adalah anggota dari partai2 gurem dan lepas dari kepentingan2 partai gurem yang minta jatah kursi itu,mari kita coba menilai pemilu itu dengan hati nurani kita masing2 (dengan melupakan keberpihakan kita kepada salah satu partai yang kita jagokan),maka berdasarkan fakta obyektif dari KPU dan KIPP itu dimana satupun tidak di tindak lanjuti, dapat disimpulkan bahwa hasil Pemilu itu memang cacat berat dan patut dibatalkan.
Dan dengan sangat berat hati karena telah menghabiskan dana dan daya yang begitu besar serta tertundanya reformasi yang dicita2 kan maka sebaiknya dinyatakan Pemilu itu diulang saja.
Karena akan lebih mahal lagi ongkos yang akan dipikul oleh rakyat Indonesia bila harus menunggu penyelesaian pelanggaran2 yang ditemukan itu,karena akan memakan waktu bisa ber tahun tahun.
Apabila pelanggaran yang disodorkan KIPP itu saja yang diproses, dimana 2 pelanggaran tiap hari,maka diperlukan 1250 hari atau 3 tahun untuk menyelesaikannya.Apalagi kalau yang 200.000 laporan pelanggaran yang ada di Panwaslu itu,maka Habibie akan menjadi Presiden seumur hidup lagi.
Pengulangan Pemilu itu agar direncanakan dengan baik termasuk penyempurnaan kelemahan2 baik lembaga,perundang2annya dan sistim pemilunya lebih dahulu dengan mengambil pelajaran dari pemilu yll.
Yang perlu disempurnakan itu a.l KPU itu sendiri,dimana anggota2 nya bukan dari partai peserta pemilu tapi terdiri dari orang2 yang independen demikian PPDI dan PPDII;yang kedua adalah sistim pemi- lihan agar tidak banci,(yang 1/2 proporsional dan 1/2 distrik) tapi langsung distrik saja; dll yang dianggap perlu berdasarkan
pengalaman berharga yll.
Lebih baik kita mundur setapak dengan kerugian yang besar itu dari pada hasil pemilu itu cacad yang menghasilkan perangkat Pemerintahan yang tidak legitimate,yang berakibat akan berjalan terseok2 diganggu kiri kanan oleh pihak2 yang merendahkannya karena tidak legitim.
Keputusan Pemilu gagal dan diulang kembali adalah keputusan yang paling legitim dan bernilai paling tinggi,karena dengan cara2 yang demokratis dan merupakan prerogatif KPU.
Jangan ada lagi model dekrit2an,karena itu akan merupakan awal dari berulangnya kembali cara2 represif dalam penyelesaian hal hal yang dari sudut pandang demokrasi adalah lumrah tapi tidak menguntungkan dimata penguasa.
