Monday, April 30, 2007

Jangan ngomong omong kosong. (22/8-'03)

Jangan ngomong omong kosong. Topic List < Prev Topic | Next Topic >
Reply | Forward < Prev Message | Next Message >


Omongan2 diberita seperti dibawah adalah omongan2 idial yang omong kosong belaka.

Omongan itu hanya omongan yang perlu di lontarkan dalam rangka pemenuhan target ngomong yang termasuk dalam target yang harus dicapai dalam proposal kepada penyandang dana untuk dapatnya institusi yang dikelolanya berjalan.

Tapi omongan yang dilontarkan hanyalah idial2 omong kosong yang tidak mungkin dapat berjalan dilingkungan masyarakat Ngindo yang sedang sakit KKN yang sangat parah sekarang ini.

Himbauan/ajakan moral untuk rela tidak KKN tidak mempan lagi di negeri/bangsa yang sakit ini.

Pengawasan yang independen dan langsung tanpa pamrih mungkin akan dapat memberi hasil.

Daripada hanya berkutat hanya sekitar banyak ngomong saja adalah lebih baik langsung pada aksi2 pengawasan/ pemberantasannya saja,dimulai dari yang sederhana/kecil2 saja dahuluTidak perlu kepada pemberantasan korupsi yang besar2 yang dapat dicium tapi tidak dapat dan sulit ditelusuri karena resistensi yang tinggi. Yang beginian dibelakangkan saja dulu.

Mulailah aksi pemberantasan langsung ke yang banyak berhubungan dengan masyarakat dan terbuka.Mungkin dengan hanya memonitor/ mengikuti/mengawasi langsung dan kontinue tiap hari terus menerus sepanjang tahun dengan tidak mengenal berhenti pelaksanaan pelayanan umum yang setiap hari ramai dikunjungi masyarakat tapi rawan akan pemerasan /sogok/ pelicin/ tembak. Mis. keinstansi yang mengeluarkan SIM/STNK,kebalai KIR DLLAJR.Tentunya hal ini bisa dilakukan dengan terlebih dahulu para LSM-2 itu telah mengetahui dan menguasai ketentuan dan prosedure baku dari pelaksanaan pelayanan itu.Tidak perlu publikasi2an karena publikasi itu akan dengan sendirinya bekerja bila benar2 LSM2 itu bekerja dan tanpa pamrih baik ekonomi maupun politik.

Saya kira saya tidak asal omong doang;saya kritik omongan2 LSM itu sekalian saran aksi jalan keluarnya ,karena mereka2 itu kalau mau,punya potensi untuk melaksanakan itu.Supaya 'jangan ngomong omong kosong' doang.

GD

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0308/21/nasional/503711.htm

Soal Korupsi, Perempuan Juga Harus Introspeksi

Jakarta, Kompas - Perempuan dinilai juga harus berintrospeksi dalam masalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sebab, perempuan berpengaruh kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Perempuan juga diharapkan berperan besar menanamkan norma antikorupsi dalam keluarga.

Harapan ini muncul dalam diskusi "Perempuan Tolak Korupsi" yang diadakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, Selasa (19/8). Hadir sebagai pembicara adalah Koordinator Indonesian Corruption Watch Teten Masduki, Emmy Hafild dari Transparency International (TI) Indonesia, anggota DPR Nurdiati Akma, dan Nursanita Nasution dari DPP PKS.

Emmy mencontohkan, perempuan yang telah berkeluarga wajib mengkritisi perolehan uang suaminya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga. "Perempuan jangan hanya senang jika suami bisa beli mobil, rumah, dan bisa membiayai sekolah anak-anak. Tetapi, harus tanya dari mana saja uangnya? Apakah dari gaji suami itu cukup untuk hal-hal tersebut?" kata Emmy.

Emmy kurang setuju jika perempuan sering disalahkan dan dituding sebagai salah satu pemicu korupsi. Sebab, korupsi tidak terkait pada gender. Namun, Emmy tidak menampik perempuan berperan besar dalam menguatkan norma antikorupsi dalam pendidikan di keluarga.

"Kepada anak-anak pun, sejak dini sudah harus ditekankan norma-norma antikorupsi. Kalau bagi kita dulu ’damai’ dengan polisi itu biasa atau ’nembak’ SIM itu biasa, anak-anak sekarang harus dididik tidak boleh lagi seperti itu," katanya.

Emmy dan Teten menekankan, pemberantasan korupsi harus melalui konsolidasi besar-besaran semua elemen masyarakat. "Siapa pun yang berkomitmen memberantas korupsi harus kompak, bergerak bersama tanpa membawa bendera kelompok atau golongan masing," kata Emmy.

Sementara Teten mengatakan saat ini sejumlah lembaga swadaya masyarakat berupaya melakukan politicians tracking (pelacakan terhadap politikus) sehubungan dengan agenda pemilihan umum anggota legislatif secara langsung.

Teten berharap, dalam pemilu mendatang publik dapat secara rasional memilih partai dan anggota legislatif. Hasil pelacakan politikus itu akan digunakan untuk menginformasikan kepada publik politikus-politikus yang dianggap tidak bersih.

Teten juga meyakini persoalan korupsi bukan semata persoalan hukum, melainkan politis. Oleh karena itu, keinginan politik yang kuat dari pemimpin nasional sangat berpengaruh terhadap lancar tidaknya upaya pemberantasan korupsi.

"Kalau elite-elite politik yang nanti terpilih masih seperti yang sekarang ini, enggak bisa diharapkan pemberantasan korupsi dapat berjalan lancar," ujar Teten.(B14)