Monday, April 30, 2007

Re: DPR: Banyak....Pembelian Sukhoi (24/6-'03)

Re: DPR: Banyak Kejanggalan dalam Pembelian Sukhoi

--- In apakabar@yahoogroups.com, "BECKhoo" wrote:
> ----- Original Message -----
> From: gdbct
> To: apakabar@yahoogroups.com
> Sent: Tuesday, June 24, 2003 1:06 PM
> Subject: Re: [apakabar] Re: DPR: Banyak Kejanggalan dalam Pembelian
> Sukhoi
>
> Pada Pemilu lalu saya belum tentu nyoblos PDI-P nanti.
>
> GD.
> harusnya kalimat diatas kali'" Pada Pemilu lalu saya nyoblos PDIP,
> belum tentu nyoblos PDI-P nanti.".........benar nggak???
>
> Beck :
> WRONG.
>
> Pada Pemilu lalu saya bukan nyoblos PDI-P.
>
> Saya sebenarnya ingin nulis 'Pada Pemilu lalu saya bukan dan saya
> belum tentu nyoblos PDI-P nanti'.
> ---------------
> Pemilu yll saya nyoblos PDIP,dengan harapan segunung :-(
> Pemilu untuk legislatif yad nggak mau nyoblos PDIP lagi (nggak mau
> kayak keledai terantuk dua kali);akan joblos nama orang yang pantas
> duduk di sono (kalau ada) kalau nggak,ya golputlah,daripada
nyeselin.
>
> Beck :
> Itu masalah anda sendiri. Kalau habis menggalang harapan segunung,
> lantas merasa dicampak ke bumi. Realistis sajalah.
> ---------------
> Pemilu untuk Prsiden yad so pasti bukan limbuk lah.
>
> Beck :
> Lihat saja nanti tahun 2004.
> ---------------
> GD.
> Rp.22 M sih sangat2 kuranglah.
> Pointnya adalah kok (ditugasin) ngurusin Sukhoi(kan nyita
> waktu,tenaga dan duit lagi),sedangkan ngurusin padi/beras yang
nilai
> strategisnya tinggi termasuk karena menyangkut wong cilik masih
> keteteran.Kalau nggak punya duit,ya pinjam dari bank pasti akan
> layak toh.
>
> Beck :
> Karena anda lihat dari Sukhoinya tokh. Padahal selama 18 bulan --
> ada target penyediaan dan penjualan CPO senilai U$ 165 juta -- dan
> itu berarti penetrasi pasar yang takkan putus sampai di situ saja.
> ---------------
GD
Komoditinya bukan hanya CPO kan.Kalau nggak salah katanya ada 30 an
komoditi yang nilainya kira2 Rp.1,35 trilyun. Ini semua diurus
Widjanarko a/n Bulog. Repotkan.Yang diurusin Bulog jadinya
logistiknya Rusia.:-(

> GD.
> Uiihh,hanya asumsi toh,bilang kek dari awal,agar jangan Rininya
> batuk2,khan kasian:-(.
>
> Beck :
> Bukannya Rini yang di-attack kiri-kanan ?
> ---------------
> GD.
> Naah.ini intinya.Kalau pemerintah yang bayar,tamtu harus liat
> program tahunan ( UU APBN) ,apa ada program Sukhoi,nggak?
> Kalau nggak ada,kok brani2nya bikin MOU/Perjanjian?
> ABT?Dana Cadangan?.....Aah,khan sudah diatur hanya yang bersifat
> darurat sajah yang boleh.
>
> Beck :
> Apakah setelah ada budget - maka harus saklek tidak boleh
> menyimpang ? Budget dibuat dengan asumsi, dan asumsi bisa saja
tidak
> tepat. Dengan indikator ekonomi yang terus berubah - budget bisa
> direvisi di tengah2 masa berlakunya.
>
> Penyimpangan budget boleh dilakukan asalkan dasarnya acceptable.
>
> Ini yang dipersoalkan adalah masalah 'prosedural', 'tidak boleh
> menyimpang', yang sudah menutupi pertimbangan rasionalnya. Jelas
> terlihat bahwa DPR hanya mencari2 masalah karena merasa
> mereka 'dilangkahi', 'tidak diikut-sertakan' ketimbang tindakan
> pemerintah tsb memang memiliki efek kesalahan dan menimbulkan
> kerugian yang substansial.
> ---------------

GD.
Nggak boleh lah seenaknya,apalagi UU APBN disusun bersama antara dua
Lembaga Tinggi Negara itu.Ini yang disebut disiplin anggaran.Benar
budget disusun dengan asumsi,tapi adalah untuk sasaran2 yang jelas
dan final. Sasaran adalah tepat dan pasti;besaran anggaran memang
didasarkan pada asumsi2 sesuai forecasting kemasa yad.Budget memang
bisa berobah/direvisi dalam besarannya tapi bukan sasarannya.Dan
harus diingat semua ini baru dapat dilaksanakan setelah revisi
UUAPBN telah disepakati oleh Kedua lembaga tinggi negara itu.Jangan
mau seenaknya dewe kayak Sukhoi ini.Ini adalah kelemahan bangsa ini
yang tidak pernah bisa bekerja berdasarkan rencana.Rencana sih ada
tapi hanya diatas kertas,pelaksanaan mau seenaknya.Ingat nggak
peristiwa LOI nya Soeharto dengan IMF untuk pertama kalinya,yang
dalam 3 bulan (kalau nggak salah) terpaksa direvisi lagi kembali dan
waktu Soe teken si Comdeszoe? lipat tangan berdiri menyaksikan Soe
teken?! (diinterpretasikan orang si Com. nya merendahkan Soe).Revisi
itu terjadi karena Soe tidak mau perduli ama isi LOI pertama itu,yang
penting baginya IMF kasi duit.Isi LOI yang melarang proyek2
mercusuar tidak diindahkan Soe,sehingga krisis moneter waktu itu
semakin gawat,dan duit yang dijanjikan IMF tidak jadi ngucur,karena
Soe tidak melaksanakan rencana LOI itu.
Apakah Sukhoi itu acceptable? Hanya acceptable bagi limbuk dan
kabinet bayangannya.Menurut Tempo Minggu ini,TNI AU yang
berkepentingan saja,tidak ada mengusulkan pembelian pesawat tempur
dalam usulan anggaran TNI AU untuk RAPBN 2004 nya.
baca di :http://www.tempointeraktif.com/majalah/free/uta-1.html

> GD :
> Masa/Iklim Presiden RI yang sebagai Raja/Diktator (yang can do no
> wrong)seperti masa Soekarno dan Soeharto tidak ada lagi,jangan
> limbuknya mimpi lah.
>
> Beck :
> Siapa bilang ?
>
> Wong setiap saat digoyang demikian ?
>
> Mimpi kali ye, orang yang berpikir Megawati berani mimpi dia 'raja
> can do no wrong' ?
> ---------------

GD.
Dari perbuatan dan tindakannya kita menilai,kayaknya dia mimpi kali.

> GD :
> Melanggar UU berarti,melanggar hukum.(kalau ngelanggar hukum pidana
> ya dibui,kalau ngelanggar perdata ya kembaliin barang dan
> denda/penalti......kalau presiden ngelanggar UU ,yaah bikin repot
> khan):-(.
> Pada hal limbuk itu sering ngomong penegakan hukum loh.
> Apa dia kira UU itu bukan hukum.
>
> Beck :
> UU apa yang dia langgar ?
> --------------
GD.

UU yang dilanggar itu saya kutip dari:

sumber:http://www.tempointeraktif.com/majalah/free/uta-1.html


5 Manuver Berbahaya

H Melabrak UU No. 3/2002 tentang Pertahanan. Kontrak harusnya diteken
Menteri Pertahanan, bukan Kepala Bulog.


H Melanggar UU APBN karena rencana pendanaannya dari APBN tak meminta
persetujuan DPR lebih dulu.


H Menerabas tertib anggaran. Sebelum kontrak diteken, rencana
pembelian Sukhoi tak diajukan dulu ke Menteri Keuangan.


H Membuat Bank Bukopin menabrak ketentuan batas penyaluran kredit dan
rasio kecukupan modal karena memberikan dana talangan (jika tak
dijamin APBN).


H Menerobos prosedur pengadaan peralatan militer TNI. Pembelian
Sukhoi tak tercantum dalam usul alokasi Kredit Ekspor TNI tahun
anggaran 2003, dan tak masuk dalam rencana pembangunan TNI AU sampai
tahun anggaran 2004, senilai Rp 5 triliun


> GD.
> Siapa suruh mau jadi presiden,apalagi presiden karena
koalisi/gotong
> royong?Tanpa koalisi/gotong royong nggak mungkin jadi presiden
> toh,karena cuman 30%?
> Kalau mau juga,yaa konsekwensinya harus ditanggung dong dan nggak
> mungkin jadi otoriter karena koalisi akan retak dan 70 % di DPR
> (lebih2 kebanyakan oportunis/preman/kampret kata PB) akan teriak2.
> Kalau kemenangan itu 50 % tambah satu,barulah boleh otoriter
karena
> di DPR fraksinya akan mayoritas juga yang akan
> membelanya ...'pokok'e limbuk'
> Pembelian Sukhoi itu adalah tndakan yang menganggap dirinya
> Raja/diktator dan otoriter.....pada hal peyeum.
>
> Beck :
> PDI-P meraih suara 50% yang diterjemahkan ke dalam kursi DPR hanya
> 33%.
>
> Ini hanya DPR, sementara hampir 1/3 anggota MPR yang memilih dan
> mengangkat presiden tidak dipilih melalui Pemilu. Prinsip demokrasi
> di Indonesia kacau-beliau akibat fuzzy-logic yang menganggap bahwa
> 30% pilih Mega maka yang 70% adalah tidak memilih Mega.
>
> Makanya dengan pemilihan presiden langsung, semoga koalisi dagang
> sapi ini bisa direduksi.
>
GD.