Re: insiden Bawean. Topic List < Prev Topic | Next Topic >
Reply | Forward < Prev Message | Next Message >
----- Original Message -----
From: pbangsa2003
To: apakabar@yahoogroups.com
Sent: Monday, July 07, 2003 11:44 AM
Subject: [apakabar] Re: insiden Bawean.
GD yg bukan GD nJombang:-),
Salam kompak Sukhoi. Urusan ngeyel sama Becky udah capek eh?
====================
GD
:D , salam CPO juga dong.
Capek sih nggak lah;kali cooling down dulu sambil telentang,lebih pass....B )
=====================
Kalo nurut saya, Amrik itu hanya ngikuti permintaan Pem.
ngindo, "tolong bantu langgar batas"
Supaya tindakan 'ngadal' Sukhoi itu bisa dibenarkan, gitu. Dan the
heat is off utk sementara. Taktik ala ngindo lahh...
=====================
GD.
Kenapa limbuk minta tolong Amrik benarkan 'ngadal' Sukhoi itu?kenapa bukan ke tetangga2 dekat mis Filippina?
Kalau benar begitu berarti limbuk didukung Amrik dong untuk 2004?
Apa maksudnya sekalian Amrik ;) dengan Rusia agar Rusia dukung Amrik di Irak,Afg. dan Timur Tengah pada umumnya?
Ato sebaliknya malah justru Amrik 'warning' limbuk jangan ngadal Amrik yang nge'banned' Ngindo beli mainan ?
Sekalian bilangin agar lepaskan itu Nessen jangan pake proses hukum segala?
Kompas hari ini beritain bahwa Amrik belum teken itu Konvensi Hk Laut PBB itu sehingga Amrik merasa bebas berkeliaran diluar batas 12 mil laut dari darat.
Ngelantur kembali dikit ke Sukhoigate itu.
Ada yang lucu dan menyedihkan berita Kompas kemarin dan hari ini mengenai Sukhoi itu,pernyataannya kira2 sbb:
-Karena tidak adanya anggaran Dephan 2003 untuk beli Sukhoi,maka Panglima TNI mengatakan Dephan tidak diikutkan dalam proses pembelian itu dan minta tolong Bulog yang prosesnya dan nanti duitnya akan dikembaliin oleh Pemerintah.
Padahal instansi manapun pada 2003 dan RAPBN 2004 tidak ada yang punya atau usulkan anggaran untuk beli Sukhoi.
Sebaliknya kita tahu bahwa Rini mengusulkan alokasi anggaran ke Budiono (Depkew) dan Depkew usulkan ke DPR. Lalu alokasi anggaran untuk siapa?Deperindag,Depkew,TNI atau Bulog?.
Seharusnya mereka tau dong anggaran itu harus dialokasikan ke instansi yang membidanginya.
Seandaainya DPR mau memprosesnya maka pasti akan dialokasikan untuk Dephan karena barang adalah untuk pertahanan, bukan untuk kendaraan dinasnya Rini,bukan untuk barang dagangannya Bulog dan tidak bisa langsung ke TNI karena ada UU pertahanan yang menyatakan anggaran pertahanan dialokasikan ke Dephan.
Seharusnya logika ini mereka tau sehingga prosesnya dari awal seharunya adalah Dephan atau Dephan bersama2 dengan Deperindag/Rini karena berkaitan dengan imbal beli CPO cs.Panglima TNI tidak pantas asal ngejawab demikian itu.:'(
===============================
GD
PB
