Friday, April 27, 2007

Survey PERC hal Korupsi di Indonesia (04-04-'97)

From owner-indonesia-l@indopubs.com Sun Apr 6 18:32:22 1997
Date: Sun, 6 Apr 1997 16:20:11 -0600 (MDT)
Message-Id: <199704062220.QAA29615@indopubs.com>
To: INDONESIA-L@indopubs.com
From: APAKABAR@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] Survey PERC dan Hal Korupsi di Indonesia
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

INDONESIA-L

From: "kasiman projosuroto" <elingwae@hotmail.com>
To: apakabar@clark.net
Subject: John - Survey PERC hal Korupsi di Indonesia
Date: Fri, 04 Apr 1997 08:27:18 PST

1 April 1997

TANGGAPAN ATAS
PENOLAKAN Mensesneg Moerdiono ATAS HASIL SURVEY PERC
YANG MENYATAKAN KORUPSI DI INDONESIA PALING TINGGI DI ASIA
==========================================================

Dibawah ini saya salinkan pernyataan Mensesneg Moerdiono yang diberitakan
Bali Post pada 1 April yll melalui INDONESIA-P yang saya rangkaikan dengan
tanggapan saya per beberapa alinia dari berita itu sbb:

_________________________________________________________________

N U S A N T A R A

_________________________________________________________________


Korupsi tak Seburuk Hasil Survai

Bali Post:

Gianyar (Bali Post) -
Menteri Sekretaris Negara Moerdiono menilai, tidak masuk akal tingkat
korupsi di Indonesia seburuk yang dilaporkan PERC (Political and
Economic Risk Consultancy Ltd.). ''Korupsi memang ada, tetapi tak
seburuk hasil survai PERC itu,'' tegas Menteri usai meresmikan
beberapa proyek ke-PU-an di Dusun Manik Tawang, Desa Manukaya,
Tampaksiring, Gianyar, Senin (31/3) kemarin.

Hasil survai PERC yang menempatkan korupsi di Indonesia paling parah
di antara negara-negara Asia (Bali Post, 30/3), menurut Menteri, perlu
dipertanyakan. Apa kriterianya sehingga menyimpulkan korupsi di
Indonesia ada pada skor 8,0. Lagi pula 280 eksekutif dari perusahaan
asing di Asia termasuk Indonesia yang dipakai sebagai objek survai
belum jelas independensinya. ''Kita jangan cepat percaya terhadap
tingkat independensi pengusaha asing dan hasil peneliti asing,''
ujarnya.

TANGGAPAN.

"Tidak tau rupanya dia" kata iklan obat flu,karena Pak Murdiono sebaggai
Menteri mana sempat mengamati langsung kejadian yang sebenarnya,taunya
beres saja.Begawan Ekonomi saja mengatakan 35% anggaran pemerintah bocor,
dan hal ini mendukung PERC itu.
Disetiap lini/sudut proses surat keterangan/surat izin/rekomendasi disemua
sektor kehidupan penduduk Indonesia baik yang bersifat social,ekonomi,pem-
bangunan tidak lepas dari pungli/peras maupun upeti.
Hanya untuk bernafas saja yang tidak dipungli,hanya dipollusi saja.Pesan
makam untuk yang mati saja di-terimakasih-in,kalau tidak, ada2 saja yang
terhambat.Coba Pak Murdiono nyamar mengurus sesuatu surat,mis.mau bangun
rumah,atau SIM atau KTP.Biasanya terima beres sih.Berapa biaya dibayar saja
Pak Moer mana pernah tahu,karena dibayar melalui kas rutin Menteri.
Coba saja Bapak Menteri periksa pengeluaran kas rutin kantor Bapak,penge-
luaran apa saja.Jangan2 pengeluaran bensin seluruh mobil keluarga Bapak,ba-
yar pajak,rekening listrik/telpon/rumah pribadi dlsb banyak rekening priba-
di masuk di kas rutin kantor Bapak.
Saya tidak bermaksud bahwa hanya Bapak yang berbuat demikian.Saya yakin
hampir semua pejabat baik lokal maupun Nasional,pejabat tinggi maupun ren-
dah bila ada kesempatan akan berbuat demikian,karena enak sih.

Mungkin Bapak mengatakan mana mungkin karena ada aparat pengawasan fungsi-
nal yang berlapis lapis yang memeriksa pengeluaran kas tsb.Dan tiap peme-
riksaan okey saja.
Jangan2 pengeluaran'terimakasih' untuk para pengawas/pemeriksa itu dimasuk-
kan lagi kepengeluaran kas rutin kantor Bapak itu.
Mungkin bunyi pengeluaran di bukti pengeluarannya/kwitansinya tidak nyata2
menyebut uang terimakasih pemeriksa dari Irjen/BPKP/BPK dan lain2,tapi di-
buat kwitansi fiktif mis.beli konsumsi,beli ATK dlsb.Biasanya bendahara
yang pegang Kas begini sudah pintar bikin kwitansi2 fiktif begitu,Bapak2
pimpinan tinggal tau beres dan aman.
Hal ini bukan hanya dikantor Bapak saja,tapi diseluruh kantor yang ada kas
rutinnya,baik tingkat rendah maupun tinggi,baik lokal maupun nasional .

Mungkin Bapak menjawab dengan marah,mana buktinya?.Memang,bukti2 penyelewe-
ngan/korupsi demikian susah untuk dibuktikan,karena sipenuduh/pemeriksa
harus membuktikannya.Emangnya sipelaku mau mengaku?Mana ada maling mengaku,
kecuali tidak kuat lagi digebuki.Cuma kalau semua bendahara kas rutin di-
gebuki,akan kurang polisi yang akan menggebuki.
Tapi coba UU/Peraturan kita seperti diberbagai Negara mis.Singapure yang
menggunakan pembuktian terbalik,wah2 semua kan terkena tindak pidana ko-
rupsi.Berapa sih gajinya Menteri dan Pegawai Negeri? Paling2 cukup hanya
menghidupi keluarga setengah bulan.
Akan dijawab dengan mengatakan menerima honor resmi,tunjangan ini dan tun-
jangan itu.Tapi kalau ditelusuri honor2/tunjangan itu sebenarnya hanya res-
mi tapi palsu yang tidak ada dasar pembebanannya keanggaran Negara.
Lah,kan diperiksa Irjen/BPKP/BPK?.Jawabnya seperti saya katakan diatas tadi
'terimakasih' kepada pemeriksa/pengawas itu diambil dari anggaran itu juga.
Habis,enak sih.Peduli amat,mau disebut kolusi kek,korupsi kek,manipulasi
kek atau konspirasi kek,yang penting bisa aman karena rame2.
Lha,kan ada para pengusaha yang karena dibantu lalu berterimakasih.Istilah
halusnya demikian.Padahal sebaliknya kalau tidak ada terimakasihnya,jangan
coba2 para pengusaha atau yang berurusan minta bantuan dari kantor itu.
Sampai bongkok menurut istilah sekarang jangan diharap.
Makanya sekarang muncul istilah yang tepat untuk kantor pemerintah berobah
dari kantor birokrasi Pemerintah menjadi kantor BIROJASA Pemerintah.
============
Bali Post:

Kalau mereka (pengusaha asing-red) merasa korupsi seburuk itu,
Moerdiono mempertanyakan mengapa pembangunan di negara kita makin maju
dan investasi asing terus mengalir.


TANGGAPAN:

Adanya korupsi ,secara makro ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan
Nasional Negara itu,sebab pengeluaran Negara besarnya tetap sama seperti
APBN tahun itu.

Tetapi kalau dilihat mikronya,maka tadinya gedung kantor Sekneg yang tadi-
nya dianggarkan pembangunannya untuk kwalitas dengan umur 20 thn ,maka kar-
ena adanya komisi/korupsi/manipulasi maka umurnyajadi 5 tahun saja.Makanya
banyak gedung2 kita yang pada rusak sebelum waktunya.Tapi siapa yang mau
mengusut itu,lebih baik dianggarkan saja untuk rehabilitasinya.Ada anggaran
lagi,jadi ada sumber manipulasi lagi .Enak sih,sebab tidak ada yang menga-
wasi atau sipengawas gampang diajak kolusi/konspirasi,beres deh,sip.
Jangan heran bila banyak bangunan kita lebih jalan2 kita umurnya hanya se-
umur jagung,karena sumber manipulasi yang empuk,dengan alasan tonasi kenda-
raan yang melebihi.Tinggal ajukan anggaran lagi bila rusak.

Besar investasi di Negara kita dari segi uang sama saja,sebagian anggaran
itu untuk mengerjakan proyek/pekerjaan/pengadaan yang direncanakan dengan
volume yang tetap, tetap terlaksana,hanya kwalitasnya jelek dan sebagian
wang itu yang dimanipulasi/korupsi mis.ditabung si koruptor ke Bank,dan
oleh Bank dipinjamkan investasi ke investor lokal atau mengundang inves-
tor/peminjam asing.


Investor asing mau investasi di Negara kita,karena siinvestor diberi fasi-
litas untuk berinvestasi dan sasaran hasil produsi investasinya terutama
dalam rencananya bukan ekspor tapi untuk dalan Negeri,yang harganya bisa
diproteksi.Harga produknya pasti diproteksi agar kembalinya modal inves-
tor cepat kembali,kalau bisa satu periode Presiden harus kembali modal.
Bagi investor2 yang tipe "economic animal" adanya dana2 terimakasih ti-
dak jadi masalah karena semua itu masuk ke biaya investasi,jadi sudah di-
perhitungkan dalam menentukan biaya produksi,yang akan tetap jauh lebih
rendah dari harga jual yang telah diproteksi itu.

Bisa juga investor itu modalnya dari koruptor/manipulator kakap dari
Negara kita seperti saya sebut diatas,yang menginginkan jangan sampai in-
vestasi di Negara kita berhenti karena kalau demikian dia juga yang rugi,
sekali gus membuat kesan kepada investor lain bahwa investasi di Indonesia
aman2 saja dan menarik.Karena kalau investasi berhenti,ekonomi lesu,per-
tumbuhan rendah,timbul pengangguran,rakyat marah bisa jadi tidak berkuasa
lagi dan ini jangan sampai terjadi.
Wang hasil korupsi itu disalurkan oleh si Koruptor ke Bank D.N. sebagai
sumber dana investasi PMDN atau di salurkan ke Bank Luar Negeri sebagai
sumber dana untuk investor2 L.N. untuk PMA.
Rekayasanya sudah demikian canggih,sehingga seolah2 iklim investasi di
Negeri kita bagus.
Akal bulus saja.

Bali Post:

Ketika ditanya hasil survai itu sebagai sebuah hasil karya llmiah,
Moerdiono justru menpertanyakan siapa menyebut hasil survai itu
ilmiah. Pemerintah dikatakannya telah memiliki sebuah badan di bawah
Wapres yang bertugas mengawasi masalah korupsi. Namun apa bentuk hasil
yang diteliti badan itu, Moerdiono mengatakan tak ingat lagi.
''Pokoknya sudah pernah disebarluaskan, pers saja yang tak pernah
memuat,'' ujarnya sambil mengedipkan mata ke arah Gubernur Bali.

Menteri Sekretaris Negara menyatakan, tak perlu membantah hasil survai
tersebut karena bukan tugas pemerintah membantah semua pernyataan
orang lain. Pemerintah juga tak perlu membuat hasil studi tandingan
untuk menangkal hasil survai tersebut. Yang penting, pemerintah telah
memiliki program membersihkan aparat dari kasus korupsi dengan
menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa.

T A N G G A P A N
=================

Memang demikianlah tanggapan Menteri kita pada umumnya,karena memang
tidak mau perduli,sebab toh juga sebentar lagi mungkin tidak Menteri lagi
Beginilah kalau tidak ada pembagian kekuasaan eksekutif,legislatif dan
judikatif,semua campur aduk,semua jadi pengawas,semua jadi pelaksana
semua jadi perencana.Ahirnya kolusi/manipulasi/konspirasi terjadi dan ber-
buahkan Korupsi seperti dikatakan PERC itu.
Anggaran BPK,DPA,MA saja diperoleh dari Mensesneg.Apa tidak hidungnya ter-
cucuk,ditarik kemana saja pasti ikut.
Wasalamlah rekan2 Netter.

No comments: