Memang HN dengan pernyataannya itu memberikan kesejukkan bagi
sebagianbesar rakyat Indo. yang masih hidup pas2an itu,yang belum bisa
memikirkan hidup mewah2an.
HN memberikan citra seorang pemimpin (yang digaji Negara) yang pro
rakyat (Indo,yang sebagian besar masih berkutat pada kemiskinan/
penderitaan hudup),sebagai konsekwensi logis dari seorang politisi
yang sadar akan....tanpa rakyat,dia tidaklah siapa2.
HN langsung start menolak perilaku elit negara yang negatif dengan
memberikan citra bahwa dia bukan elite negara yang feodal,elit negara
yang bangsawan,elit negara yang parlente,elit negara yang status
oriented, sebagaimana dicitrakan perilaku sebagian besar elit2 negara
di legislatif,eksekutif maupun Judikatif selama ini dimana untuk
memperoleh citra itu mereka bersandar pada penggerogotan Negara.
Mari kita dukung semangat HN menghilangkan perilaku elit negara yang
negatif itu dan mengharapkan juga SBY akan mendukung gebrakan itu.
Banyak citra2 negatif pejabat negara yang feodal,bangsawan,status
oriented,parlente yang langsung maupun tidak langsung akan
menggerogoti anggaran Negara yang harus dikikis dijagad bumi indo
ini mulai dari mobil2 mewah itu hingga ke pakaian2,hotel2 dan fasilitas2
serta tindakan2 ber-mewah2 lainnya.
Kenapa pakaian dinas para elit/pejabat negara itu harus jas lengkap
yang minimal harganya 1 juta satu stel padahal dinegara iklim tropis
ini cukup dengan pakaian baju biasa lengan pendek saja ,ataulah baju
batik lengan pendek?
Kalau tiap pejabat negara/elit mulai dari pusat hingga kedaerah dapat
minimal 1 stel jas tiap orang maka berapa besar anggaran yang
diborosakan?Berapa banyak gedung SD yang dapat dibangun dengan
anggaran itu?
Ini adalah contoh cara2 berfikir feodal,bangsawan,status oriented,
parlente padahal menggerogoti anggaran Negara.
Sudah saatnya Negara ini mencanangkan (dengan Undang2?) kepada
para politisi baik dipusat maupun daerah maupun seluruh rakyat
Indonesia bahwa bila hendakmencari kekayaan dan kemewahan maka
janganlah menjadi anggota legislatif atau pegawai Negeri tetapi jadilah
wiraswasta atau pengusaha.
Disamping fasilitas2 mewah itu sudah saatnya juga simbol2 negara /
pejabat negara yang bersifat feodal,bangsawan,status oriented dan
parlente itu dihilangkan dari lingkungan perkantoran negara/pemerintahan
a.l gambar pribadi presiden/wakil presiden dan pejabat2 negara dikantor2
Negara/pemerintah yang pengkultusan (feodal) itu mulai dari pusat s/d
pemerintahan terendah,menghilangkan ajudan2 tentara,mengganti
istilah Istana Negara/Merdeka dengan a.l gedung negara atau apalah
yang menghilangkan citra feodal dsb itu.
Membubarkan KORPRI sebagai organisasi dibentuk Negara/pemerintah
yang meniru organisasi pangrehpraja priayi (feodal) zaman kolonial yang
membebani anggaran negara tapi mengkerangkeng pegawai negeri dari
kemandirian dan kebebasannya.
Hidup Hidayat Nurwahid calon pemimpin masa depan.
gdbct
----- Original Message -----
From: johny indon
To: apakabar@yahoogroups.com
Sent: Friday, October 15, 2004 2:05 PM
Subject: [apakabar] Re: Penolakan Volvo dan RSR
--- In apakabar@yahoogroups.com, Pemerhati Bangsa
wrote:
>
> Kemaren si Muhaimin Iskandar (PKB) komentarin masalah
> ini di tipi.
>
> Jika kijang baru yg dipilih, itu berarti penambahan
> anggaran. Ini jelas menjadi konter produktif. Muhaimin
> komentarin lagi, kalau mau perbaiki citra ya boleh2
> saja, tapi jangan korbankan anggaran.
>
> Dari point of view netral, gebrakan yg dimotori HNW
> itu patut diacungi jempol jika tujuannya hidup
> sederhana. Namun juga, berita hangat yg sangat laku di
> media massa ini juga terkesan sangat populis yg akan
> sangat menguntungkan citra PKS sbg partai yg
> 'mendengar' suara rakyat. PKS emang jagonya ngerjain
> yg begituan. Sekali tepuk 2 laler, kira2 gitu kalee.
kamu ini giliran orang pks yg jelas2 berbuat mulia malah "netral".
kenapa ngga mau dukung dia?
tengsin ya udah kepalang antimuslim.
lagian yg bilang kudu nambah anggaran kan si geblek muhaimin doang.
baca ini:
http://jkt1.detiknews.com/indexfr.php?
url=http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2004/bulan/10
/tgl/15/time/125020/idnews/224918/idkanal/10
"Kami berharap Setneg menarik seluruh Volvo yang ada di pejabat
negara, minimal untuk pimpinan MPR. Lalu, dilelang secara terbuka
ataupun kalau dijual dengan harga wajar sekitar Rp 150 juta," kata
Hidayat Nurwahid usai membuka Pameran Pencerahan Sistem Lahan Bukit
Pandan di MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/10/2004).
"Kalau negara akan memberi fasilitas mobil dinas pada pimpinan MPR,
belikan dari hasil penjualan Volvo. Kalau hanya untuk membeli mobil
seharga Rp 50 juta tidak apa-apa. Mobilnya terserah kepada negara.
Kalau tidak dibelikan tidak masalah. Kita sudah punya mobil pribadi
untuk kerja," lanjutnya.
