Message-Id: <199906192137.PAA21455@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] KELANA-4 : Mega_Dur_Amien - suatu harapan.
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com
Dimata bangsa Indonesia,maka sosok Megawati,Gus Dur dan Amien Rais adalah
sosokpemimpin pro reformasi andalan dan terdepan yang akan membawa bangsa
ini kepada kesejahteraan lahir batin yang berkeadilan dan kebenaran dengan
penegakan konstitusi dan hukum.
Dari hasil Pemilu sementara hingga 19/6 ini,maka lima besar yang muncul
adalh 3 partai pro-reformasi yaitu PDIP,PKB dan PAN sedangkan 2 lagi adalah
partai yang
warisan ORBA yang pro status quo yaitu Golkar dan PPP dimana pemenang dari
lima besar itu adalah PDIP.
Apabilalah PDIP,PKB dan PAN berkoalisi dan didukung oleh partai 2 reformasi
lainnya,maka partai reformasi itu akan dapat berkuasa,karena proyeksi utusan
daerah dan golongan tidak akan jauh dari proporsi perolehan suara partai2
itu.dan minimal 51 % suara di MPR akan dapat diperoleh.
Maka dengan prinsip keadilan dan demokrasi diantara para elit pro demokrasi
akan dapat mengatur tokoh2 yang akan memegang lembaga2 Negara yang ada mulai
dari dari yang tertinggi hingga yang terendah.
Alangkah indahnya bila para elit pro reformasi itu dapat sepakat dengan
prinsip keadilan dan demokrasi menempatkan elit2 nya dilembaga2 itu.
Tentu Mega sebagai ketua partai yang paling besar memperoleh suara adalah
pantas memperoleh giliran selama lima tahun ini menduduki kursi Presiden.
Amien rais sebagai elit dan pakar ilmu politik adalah pantas untuk duduk
sebagai Ketua MPR/DPR yang sekaligus sebagai pengontrol Presiden melakukan
oposisi fungsionalnya.
Gus Dur sebagai pemikir dan cendekiawan dapat duduk sebagai Ketua DPA yang
dapat menasihati adiknya Megawati dalam menjalankan Pemerintahan eksekutif.
Apabila Lembaga DPR dipisah dari MPR (seharusnya dipisah) maka diketuai
oleh PKB/Matori A Djalil(maaf bila salah eja).
Biarlah Pemerintahan Eksekutif dipegang oleh Megawati dengan para elitnya
dari PDIP,mulai dari para Pejabat Negara (Menteri) dari yang tertinggi
hingga yang terendah (Kepala Daerah tingkat II),sedangkan dari partai2 pro
reformasi lainnya berada diluar lingkaran pemerintahan eksekutif menjalankan
fungsi oposisi atau control.
Masih banyak kedudukan2 diluar Pemerintah/Eksekutif yang dapat dipegang para
elit PKB dan PAN dan partai pro reformasi lainnya.
Lembaga tinggi Negara BPK,MA.
Wakil2 Ketua MPR,DPR.
Ketua2 Komisi MPR,DPR. dll lembaga pejabat negara/politik.
Alangkah indahnya kekompakan pro reformasi itu dalam menggalang kekuatan
untuk menumbangkan status quo menuju reformasi yang berkelanjutan,tapi yang
saling
mengontrol dalam menjalankan kekuasaan itu.
Tapi harus diingat bahwa kekuasaan itu datangnya dari rakyat,hingga harus
digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pola penggunaan kekuasaan Orde Baru,yang feodalistik/top down dan menginjak
injak konstitusi/hukum harus dikubur dalam2 dan mulai menggunakan pola
penggunaan kekuasaan yang demokratit, berkeadilan,konstitusional/supremasi
hukum dan penegakan HAM.
Kalau negara ini diselenggarakan dengan tunduk kepada azas demokrasi,tunduk
kepada konstitusi dan supremasi hukum,maka kekuasaan itu sebenarnya bukan
pada
Eksekutif/Presiden tapi berada ditangan MPR dan DPR yang mewakili rakyat
Indonesia.........kecuali kalau lembaga2 ini ber-KKN lagi seperti ORBA,maka
tentu Eksekutif itu yang paling diuntungkan dalam penyelewengan2 kekuasaan
itu.
Tentu bukan ini tujuan dari reformasi yang telah banyak memakan korban nyawa
dan harta itu.
