Re: Kreativitas pejabat Indonesia - Soal kir - Johny dll Topic List < Prev Topic | Next Topic >
Reply | Forward < Prev Message | Next Message >
Re: [apakabar] Re: Kreativitas pejabat Indonesia - Soal kir - Johny dll
GD.
Permisi...ikutan ngobrol....
----- Original Message -----
From: ojolalik
To: apakabar@yahoogroups.com
Sent: Sunday, August 24, 2003 7:08 AM
Subject: [apakabar] Re: Kreativitas pejabat Indonesia - Soal kir - Johny dll
> Kita tahu maksud peraturan itu tentu bagus: mencegah polusi dan
> keamanan berlalu lintas. Namun nanti pada prakteknya, berani
taruhan,
> semua pemilik kendaraan keluaran 1997 kebawah pasti akan menjadi
> korban utama.
Karena tidak lulus uji, maka para pemilik itu lebih suka
> ambil jalan pintas dengan menyuap polisi atau departemen yang
> mengurusi uji kendaraan itu. Karena kalau tidak menyuap, beayanya
akan
> jauh lebih besar utk mereparasi daripada beaya suap.
GD.
Maaf teewoel ,tulisan anda saya komentari disini.
Pemohon adalah pihak dengan posisi lemah dibandingkan dengan pihak Balai Kir dalam proses ini
Kenapa..?
Jawabannya:.
1.Kalau si pemohon tidak datang memohon untuk di Kir maka dijalanan dia akan dicegat dan ditilang karena belum Kir atau dia akan kesulitan untuk perpanjang STNK bila Kir itu dikaitkan dengan perpanjangan STNK
Jadi adalah keharusan dia harus datang ke Balai Kir,bukan petugas Kir yang datang kerumahnya..
Kalau dia tidak turun kejalanan maka apa gunanya dia beli kendaraan itu?!:-(
2.Standard kelayakan hasil pengujian tidak diukur/dinilai secara kwantitatif tapi adalah kwalitatif yang dalam pelaksanaannya mengikuti ucapan/tulisan/nilai petugas Kir itu .Bukan hasil diskusi antara pemohon dan petugas dan tidak mungkin atas dasar nilai pemohon.Ucapan/tulisan/nilai petugas Kir adalah yang menentukan dan tidak terbantah atau istilah kerennya disebut adalah final.Jadi jangan main2 dengan petugas Kir,merah -itamnya dia yang menentukan.
Naah,posisi ini diketahui oleh kedua belah pihak.
Pemohon datang dengan berserah diri kepada petugas sebaliknya petugas,sadar dengan kekuasaanya.
Apakah pemohon bisa protes? bila dia menganggap tidak obyektif pengujiannya?.
Silahkan protes ........., maka pasti akan terjadi espirit de-corps (nulisnya benar-nggak?)petugas balai, sipemohon akan terlantar permohonannya.
Silahkan ngadu ke polisi,silahkan ngadu ke kejaksaan,silahkan ngadu ke pengadilan TUN maka urusan akan berkepanjangan dan memakan biaya yang tidak kecil karena tanpa biaya urusan itu tidak akan berjalan prosesnya ,belum bicara biaya untuk dimenangkan perkaranya. :' (
Semulus apapun kendaraan yang dibawa untuk dikir itu maka sipetugas itu pasti akan mencari2 kelemahan kendaraan itu bila tidak ada tanda2 "pengertian" dari pemohon,karena nilai kelayakan itu kwalitatif yang dapat dikencang kendurkan seperti karet semaunya petugas itu.
baca: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0308/25/utama/510001.htm
dengan judul 'Kir Itu Cuma "Boong-boongan" Kok...'
Nah,jadi bukan sipemohon yang karena ingin murah lalu menyuap petugas tapi karena sipemohon tau posisinya yang lemah dan sipetugas tau posisinya kuat sehingga dimanfaatkan untuk hal2 yang negatif karena sudah bukan rahasia lagi bahwa para petugas2 itu tidak profesional,korup,bermoral/mental rendah (hampir semuanya)
Sebenarnya kekuasaan (pemerintahan) itu seharusnya digunakan adalah untuk pelayanan kepentingan umum ,tapi di negeri ini kekuasaan itu masih kebanyakan digunakan/diselewengkan bukan untuk kepentingan umum itu.
Seandainyalah memang petugas itu professional,integritas tinggi,bermoral/mental tinggi,tidak korup maka tentu dia akan menolak adanya suapan2 sehingga meng'apkir' kendaraan yang tidak layak.
Maka masalah2 kemungkinan kecelakaan akibat ketidak layakan kendaraan akan rendah dan masalah polusi udara akibat gas buangan kendaraan akan tidak ada
.
Kalau keadaannya memang demikian saya yakin sipemohon akan berpikir dua kali akan mengandalkan suap itu dan mengusahakan kendaraannya sebaik dan selengkap mungkin sesuai ketentuan yang ada.
Jadi jangan dibalik karena adanya suapan lalu sipetugas karena kasian terpaksa menerimanya ,jadi dua2nya yang salah...saya kira cara berpikir keliru.
Kekuasaan ada pada sipetugas,hitam-merahnya kemana proses akan berjalan hanya dia yang menentukan .
Oleh karena itu
> kalau tujuannya mencegah polusi dan keamanan, tujuan itu tidak
pernah
> akan tercapai. Udara jakarta pasti tetap dianggap yang cukup
> mengkhawatirkan. Sama saja dibanding dgn ketika dulu tidak ada kir.
>
> Kalau sudah begini, para pemilik kendaraan yang kismin-kismin atau
> kelas menengah kebawah, yang paling susah. Jadi korban lagi.
Buat sekedar direnungkan.
Dari skenario di atas, saya todak melihat bahwa para pemilik kendaraan
yang miskin dan kelas menengah ke bawah akan menjadi KORBAN korupsi.
Jangan salah KORBAN peraturan, YA.
Sebaliknya, karena pilihan sadarnya lebih baik menyuap daripada
reparasi, justru para pemilik kendaraan adalah PELAKU utama korupsi
itu sendiri.
GD.
Karena komentar anda didasarkan pada skenario yang dilontarkan oleh teewoel diatas ,maka lebih dahulu saya tanggapi skenario teewoel seperti diatas.
Dari tanggapan saya diatas saya simpulkan bahwa pekerjaan suap oleh pemohon bukan karena pemohon ingin yang lebih murah daripada reparasi tapi karena tidak ada pilihan lain selain memberikan suap itu . Karena walaupun dia reparasi kendaraannya sebaik mungkin tetap saja diperlukan suap karena umumnya pada masa sekarang ini yang terjadi adalah sipetugas cendrung menggunakan kekuasaannya untuk pemerasan dan untuk itu tidak sulit bagi sipetugas untuk mengeluarkan ucapan/ btulisan/ nilai tidak layak bagi kendaraan si pemohon.(sangat gampang cari2 kesalahan itu)
Dugaan saya.
1. Pemerintah dan aparatnya, termasuk polisi Indonesia itu KORUP
dan mudah DISUAP.
2. Rakyat Indonesia juga, kaya miskin pada baen, KORUP dan mudah
MENYUAP.
> Rasanya pemerasan, korupsi akan semakin merajalela di tahun-tahun
> mendatang, alasannya:
> * pemilu sudah dekat, para pejabat butuh dana suap utk menjabat
lagi,
> dana kampanye partai dsb.
> * pemilu sudah dekat, mau merampok duit rakyat sebelum dilengserkan
Dalam skenario di atas, tidak nampak ada pemerasan, malah sebaliknya
pemilik kendaraan memilih sendiri secara aktif untuk MENYUAP yang
jatuhnya bisa lebih murah, dari pada mereparasi yang ongkosnya bisa
lebih mahal.
GD.
Lihat komentar saya diatas.
> Bagaimana anda memecahkan dilemma pemerasan ini?
> * Satu jawaban dari mang Uyus : demo ramai-ramai dgn bersepeda motor
> dan bermobil memprotes keputusan kir 2004 itu.
Nope.
Pemecahannya:
1. Jangan memaksakan diri membeli kendaraan bermotor jika memang
tidak punya cukup uang baik buat beli maupun ongkos pemeliharaan
nya. --> mengurangi jumlah kendaraan pribadi.
2. Sebaliknya galakkan bepergian jarak dekat dengan berjalan kaki
dan atau naik sepeda. Atau bahkan kurangi jumlah kendaraan pribadi,
imbangi dengan hidupkan kembali becak untuk jarak dekat.
3. Jangan lupa perbaiki angkutan umum massal.
GD.
sependapat.
> * Mungkin ada jalan keluar lain?
Alternatif,
Demo ramai-ramai dengan berjalan kaki atau naik sepeda atau becak.
Bukan keputusan atau peraturannya yang diprotes, tetapi setiap
penyelewengan atau penelikungan pelaksanaannya baik oleh polisi atau
aparat terkait yang mau DISUAP, maupun oleh rakyat/pemilik kendaraan
yang hendak MENYUAP.
So marilah kita jadi rakyat atau warga negara yang tidak suka atau
mudah MENYUAP.
GD.
Lihat komentar saya diatas,rakyat itu tidak ingin jadi penyuap tapi karena tidak ada pilihan lain selain memberikan suap itu,karena kekuasaan itu menginginkannya.Makanya si Gandul ngatakan:"Power tends to corrupt"
Salam juga'
GD
Salam,
Ojolalik
