Message-Id: <199912151648.JAA15521@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] KELANA - Ekonom DEN yang Keblinger (37)
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com
Date: Wed, 15 Dec 1999
Pernyataan pertama Emil Salim cs yang keblinger/congkak adalah terjadinya hiperinflasi bisa sampai 500 % (Kompas 13/12)bila gaji pegawai negeri (PNS+TNI/Polri) dinaikkan 100 % seperti diusulkan DPR komisi IX/Anggaran.
Serta merta anggota2 Komisi IX geram mendengar celotehan DEN itu,DEN yang sok jago,super ahli,menggurui dll yang arogan dan keblinger itu;DPR mengatakan DEN yang mulut besar.
Masalah gaji Pegawai Negeri(PN) ini telah pernah saya tulis di Indonesia-L ini yaitu tulisan saya no.5 yang pokok bahasannya bagaimana supaya Pegawai Negeri tidak lagi Abdi Dalem tetapi menjadi Abdi Rakyat dan no.14 yang pokok bahasannya mengenai jargon pembangunan (oleh Negara) warisan Orde Baru yang menyesatkan yang harus distop.
Pada masa Orde Reformasi sekarang ini,kita mulai lagi dari awal dengan suatu paradigma baru dengan memposisikan PN itu menjadi abdi Rakyat.Seharusnya stok Pegawai Negeri lama diganti seluruhnya dengan yang sama sekali baru karena sudah terkontaminasi kental dengan budaya KKN dimasa regim Soeharto.Tetapi hal ini tidak mungkin,dan seandainya hendak diganti pun,tidak tau diambil dari mana, karena budaya KKN itu tidak hanya merasuki PN saja tapi juga telah merasuki hampir seluruh rakyat.
Gaji PN yang hanya cukup untuk 5 harii itu,tidak dilihat sama sekali oleh ekonom2 DEN salon itu,yang memang hidupnya tidak lagi mengandal kan gajinya sebagai guru/dosen,tapi dari honor2nya sebagai intelek-tual/ elit salon yang mondar mandir ikut seminar dengan sekali seminar dapat honor minimal sejutaan.Tapi apakah semua PN termasuk guru bernasib/ berkemampuan otak atik seperti mereka hingga dapat honor tambahan yang sekali datang lebih besar dari gajinya?Yang pasti honor2 itu juga berdampak inflatoar,karena tidak sesuai dengan biaya produksi/ jasa yang mereka keluarkan?Nah,loh!!!Jangan ngomong besar, kata anggota2 DPR.
Apakah produksi/jasa yang telah atau diharapkan diberikan oleh PN itu telah dipelajari para ekonom salon itu apakah sesuai dengan upah/gaji yang mereka terima selama ini?Jangan jauh2, lihat gaji sendiri apakah setimpal dengan jasa yang diberikannya,kalau tidak ada honor2 itu, apakah Sri Mulyani bisa kesalon dulu bila hendak ngajar? Boro2 kesalon, kalau tidak disokong
suami,rumah tangga-pun akan kedodoran.
Padahal kenaikan gaji pegawai itu yang diusulkan DPR itu sebagian besar agar mencapai upah minimum tenaga kerja saja,yang semua tahu masih jauh dari cukup.
Ekonom2 salon ini masih berpikir kapitalistik/eksploitatif dengan masih mengandalkan komparatif advantage diupah kerja yang dapat ditekan seminimal mungkin,dengan dalif inflasi, yang sudah kuno dan bukan jamannya lagi.Paradigma ini adalah paradigma ekonom2 Orde Baru termasuk Emil Saliim yang Ketua DEN ini yang telah gagal total,yang membuat KKN subur.
Pemberian gaji ke PN itu adalah imbal jasa PN itu atas jasa/produk yang mereka berikan/ hasilkan sebagai PN.Ini adalah rumusannya,yang tentu secara makro ekonomi adalah layak/ benar dan akan efisien,karena akan dibelanjakan secara hati2 karena pasti masih tetap pas2an walaupun dinaikkan.Tentu dengan catatan bahwa kenaikan gaji itu tidak dengan mencetak / menambah wang tanpa diback up produksi,seperti dikatakan oleh salah satu anggota DPR itu,tidak dimaksudkan untuk menaikkan total jumlah APBN tanpa dasar,tetapi membatalkan
pos2 anggaran yang belum/tidak perlu dan mengalihkan ke pos angaran gaji PN itu.Ke pos manapun anggaran APBN itu dialokasikan sama saja akan sama2 berdampak inflatoar bila tidak dimanej dengan baik,akan sama2 mendorong produksi juga, hanya penonjolan sektornya yang berbeda.Bila tadinya anggaran itu dialokasikan kepos pembangunan pisik,maka akan mendorong produksi bahan2 bangunan,tapi bila ke pos belanja pegawai maka akan mendorong produksi barang konsumsi rumah tangga yang justru lebih jauh akan meningkatkan
penghasilan petani yang nasibnya juga sama dengan PN yang juga dieksploitasi/pertanian/ industri pertanian, karena belanja pegawai masih sebagian besar berkutat pada kebutuhan akan makan dan sedikit kelengkapan rumah tangga.
Seperti pernah saya kemukakan dalam tulisan2 saya terdahulu,,bahwa Negara/ Pemerintah itu cukuplah hanya pendorong dan fasilitator saja didalam upaya rakyat itu mensejahterakan dirinya, tanpa ikut campurnya terlampau jauh dalam praktek lagsung pensejahteraan itu (selama ini dijargonkan dengan 'pembangunan') yang merupakan model2 pemerintahan negara2 otoriter atau diktator sosialis/ komunis yang semuanya diatur oleh Negara.
Swastanisasi pembangunan adalah yang paling tepat,pemerintah/Negara memberi kemudahan ,prasarana dalam arti positif.
Tahap awal reformasi ini yang dibarengi dengan sumber daya wang Negara yang terbatas,maka hilangkan dulu itu pos2 anggaran belanja barang/pembangunan yang tidak perlu atau/dan yang pada masa Orde baru merupakan ladang subur KKN,yang justru ini berdampak sangat inflatoar, karena berupa wang panas yang diperoleh tanpa keringat.
APBN itu gunakanlah ke pos2 rutin dan pemeliharaan yang sangat perlu saja tanpa adanya belanja2 barang yang tidak sangat mendesak dan untuk mencicil hutang dan bunganya yang sudah sangat berat itu.Dan memang kemampuan APBN kita sebenarnya hanya sebatas itu saja , tidak mampu untuk 'membangun' sekarang ini.
Negara/Pemerintah mendorong dan memfasilitasi swasta/investor untuk masuk ke bidang pembangunan disegala bidang apakah itu sarana/ prasarana untuk umum yang masih mendesak keperluannya disamping yang telah dimiliki yang telah diadakan selama ini sampai kesektor2 ekonomi baik jasa maupun produksi.
Untuk inilah diperlukan PN yang tangguh dan profesional,dan untuk ini si PN itu tentu harus diberi suatu tingkat kesejahteraan yang sesuai dengan produk jasa yang diharapkan akan diiperoleh dari padanya.
Memang PN ini sampai sekarang ini adalah pecundang terus,karena dianggap abdi dalem,tidak boleh berserikat pekerja kecuali KORPRI yang merupakan alat kekuasaan untuk memelintir PN tidak bisa memperjuangkan haknya.Wapres Mega-pun sudah terperangkap menjadi anggota KORPRI dengan membuka perayaan
HUT KORPRI di Istana Negara baru2 ini(istilah 'istana' ini perlu segera diganti karena sangat berbau feodal, bagaimana kalau disebut 'rumah' saja).Mudah2an hal ini tidak menjadi pertanda masih berlanjutnya kepecundangan PN kemasa depan.?
Yang diberikan kepada PN itu selama ini adalah hanya menjilat keatas saja, dan siapa yang bisa menjilat baru kesejahteraannya akan membaik.Maka jadilah banyak dRI PN2 itu penjilat2 terus selama ini tanpa dinamika,kreatifitas dan tidak profesional.
Ini harus dirombak,dan dimulailah dengan memberikan hak kesejahte-raan/gaji yang lebih setimpal dengan jasa yang dikerjakannya mulai thn depan,jangan dieksploitasi terus menerus lagi disamping perbai- kan2 lain yang diperlukan.
